Tahun II Edisi Desember 2008


Begitu Sakralkah

HAM (Hak Asasi Manusia)?

K

etika terjadi berbagai bentuk pelanggaran dan kemaksitan –baik berkaitan dengan etika dan adat istiadat (baca adat Timur) yang baik, terlebih bila berkaitan dengan syariat Islam, seperti dilanggar-nya perintah Allah swt dan Rasul-Nya saw atau dikerjakannya larangan Allah swt dan Rasul-Nya saw sering kali langsung terdengar seruan sumbang dan sontak bergemuruh suara parau yang membelanya, melegalkannya atau bahkan untuk mencounter orang-orang yang menyingkap kesalahannya. Contoh terkini adalah untuk menolak RUU (Rancangan UndangUndang) tentang pornografi dan pornoaksi. Boleh jadi, karena mereka adalah pendukung, penikmat dan sekaligus pemuja pornografi dan pornoaksi tersebut! Mungkin saja kan?

Walaupun sikap mereka berbahaya, namun ada hal yang jauh lebih ber-bahaya dari sekedar penikmatan dan dukungan keliru tersebut. Yaitu dalih dan dalil yang mereka gunakan sebagai tameng dan sandaran hukum alias undang-undang mereka yang dianggap paling suci dan sangat sakral. Yaitu apa yang dinamakan dengan human right atau Hak Asasi Manusia (HAM).

Di negara-negara yang tidak memberlakukan hukum Allah swt, Dzat yang telah menciptakan manusia dan me-netapkan bagi manusia hak dan ke-wajiban, tuntutan terhadap HAM ter-dengar nyaring dan sangat kencang berhembus. Sudah begitu diperparah dengan kehadiran paham Pluralisme dan Liberalisme yang menjangkiti kaum muslimin. Akhirnya, terbentuklah sebuah poros yang dikenal dengan nama SEPILIS (SEkulerisme, PluralIsme dan LIberaliSme). Klop sudah, negara sekuler yang tidak memberlakukan malahan sangat anti terha-dap hukum Allah swt malahan getol memberlakukan undang-undang positif buatan manusia yang bisa bersifat majemuk atau banyak karena memang buatan akal manusia berpadu dan berkelindan erat dengan paham pluralisme yang mengusung jargon utama bahwa kebenaran bisa banyak tidak hanya satu, kemudian didukung de-ngan paham liberalisme yang menyatakan bahwa penafsiran terhadap nash dan realita bukan monopoli satu ke-lompok sehingga bisa melahirkan banyak penafsiran, klop kan? Ya, tentu saja klop dalam kesesatan, alias kesesatannya semakin menjadi-jadi dan membabi buta! Sehingga di antara mereka gampang saja berseloroh, gitu aja kok repot!

Na’udzu billahi min dzalika!

Mengenal HAM

Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh, maksudnya diberikan ke-pada pihak lain. Secara definitif hak dianggap sebagai unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan, ke-kebalan serta menjamin adanya pe-luang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mem-punyai unsur-unsur sebagai berikut: a) pemilik hak, b) ruang lingkup pe-nerapan hak, dan c) pihak yang ber-sedia dalam penerapan hak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Dalam istilah yang dikenal oleh Barat, (HAM) semula diistilahkan de-ngan natural right, kemudian ber-ubah menjadi right of man, namun karena dipahami tidak secara oto-matis mengakomodasi pengertian yang mencakup right of women, maka pada akhirnya istilah terakhir (right of man) oleh Eleanor Roo-sevelt diganti dengan istilah human rights, karena dipan-dang lebih netral dan universal.

Dalam Teaching Human Rights, United Nations, Jan Materson (Ko-misi HAM PBB), menegaskan bahwa “Human rights could be generally defined as those fights which are in-herent in our nature and without which can not live as human being” (hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia).

Sedangkan menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang bersifat kodrati.

Oleh karenanya, tidak ada keku-asaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hal kodrati yang tidak bisa ter-lepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan har-kat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM di atas, dapat dita-rik kesimpulan bahwa HAM merupa-kan hak yang melekat pada diri ma-nusia yang bersifat kodrati dan fun-damental sebagai suatu anugerah Allah swt yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara.

Dengan demikian hakikat peng-hormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh mela-lui aksi keseimbangan, yaitu keseim-bangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepen-tingan perseorangan dengan kepen-tingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah –aparatur pemerintah baik sipil mupun militer– bahkan ne-gara. Jadi dalam memenuhi dan me-nuntut hak tidak terlepas dari peme-nuhan kewajiban yang harus dilak-sanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (Kewajiban Asasi Manusia) dan TAM (Tanggungjawab Asasi Manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Jadi dapat di-simpulkan bahwa hakikat dari HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM dan TAM yang berlangsung se-cara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi (HAM, KAM dan TAM) yang melekat pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan dan pergaulan global tidak berjalan secara seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme dan kesewe-nang-wenangan dalam tata kehidupan umat manusia.

Pada akhirnya, secara teoritis yang kemudian berusaha untuk diupayakan dalam kehidupan praktis, maka ciri pokok dan hakikat HAM adalah:

a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi, karena HAM adalah bagian dari manusia seca-ra otomatis.

b. HAM berlaku untuk dan bagi se-mua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa;

c. HAM tidak bisa dilanggar, maka tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mem-punyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

Cakupan HAM

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM (Universal Declaration of Hu-man Rights) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, Hak Asasi Ma-nusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak eko-nomi, sosial dan budaya.

Hak personal, hak legal, hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3-21 dalam DUHAM tersebut memuat:

1. hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi;

2. hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;

3. hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tak berkeprimanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;

4. hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;

5. hak untuk pengampunan hukum secara efektif;

6. hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang;

7. hak untuk peradilan yang inde-penden dan tidak memihak;

8. hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah;

9. hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tem-pat tinggal maupun surat-surat;

10. hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;

11. hak atas perlindungan hukum ter-hadap serangan semacam itu;

12. hak bergerak;

13. hak memperoleh suaka;

14. hak atas satu kebangsaan;

15. hak untuk menikah dan memben-tuk keluarga;

16. hak untuk mempunyai hak milik;

17. hak bebas berpikir, berkesadaran dan beragama;

18. hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;

19. hak untuk berhimpun dan berserikat;

20. hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat.

Sedangkan hak ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pernyataan DUHAM menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. hak atas jaminan sosial;

2. hak untuk bekerja;

3. hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;

4. hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;

5. hak atas istirahat dan waktu seng-gang;

6. hak atas standar hidup yang pan-tas di bidang kesehatan dan ke-sejahteraan;

7. hak atas pendidikan;

8. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat.

Sementara itu dalam UUD 1945 (amandemen I-IV UUD 1945) memuat hak asasi manusia yang terdiri dari hak:

1. hak kebebasan untuk mengeluar-kan pendapat;

2. hak kedudukan yang sama di da-lam hukum;

3. hak kebebasan berkumpul;

4. hak kebebasan beragama;

5. hak kehidupan yang layak;

6. hak kebebasan berserikat;

7. hak memperoleh pengajaran atau pendidikan.

Selanjutnya secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdapat dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM sebagai berikut:

1. hak untuk hidup;

2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;

3. hak mengembangkan diri;

4. hak memperoleh keadilan;

5. hak atas kebebasan pribadi;

6. hak atas rasa aman;

7. hak atas kesejahteraan;

8. hak turut serta dalam pemerintah-an;

9. hak wanita;

10. hak anak.

Sejarah Lahirnya HAM

Umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hu-kum tetapi ia sendiri tidak terikat de-ngan hukum yang dibuatnya), men-jadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawaban-nya di muka hukum.

Magna Charta telah menghilang-kan hak absolutisme raja. Sejak itu mulai dipraktekkan kalau raja melanggar hukum harus diadili dan memper-tanggungjawabkan kebijakan peme-rintahannya kepada parlemen.

Pasal 21 Magna Charta mengga-riskan “Earls and barons shall be fi-ned by their equal and only in pro-portion to the measure of the offence” (Para Pangeran dan Baron akan di-hukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan dan sesuai dengan pelang-garan yang dilakukannya). Selanjut-nya pada pada pasal 40 ditegaskan “…no one will we deny or delay, right or justice” (…tidak seorangpun menghendaki kita mengingkari atau menun-da tegaknya hak atau keadilan).

Lahirnya Magna Charta ini kemu-dian diikuti oleh lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Pada ma-sa itu mulai timbul pandangan (ada-gium) yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum (equality before the law). Adagium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan negara demokrasi. Bill of Rights melahirkan asas persamaan harus diwujudkan, betapa pun berat resiko yang dihadapi, karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya Ameri-can Declaration of Independence. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir, ia harus dibelenggu.

Selanjutnya, pada tahun 1789 la-hirlah The French Declaration (Dekla-rasi Prancis), dimana ketentuan ten-tang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak bo-leh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemu-dian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berke-kuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kemudian prinsip itu di-pertegas oleh prinsip freedom of ex-pression (kebebasan mengeluarkan pendapat), freedom of religion (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), the right of property (perlindungan hak milik), dan hak-hak dasar lainnya. Jadi, dalam French Declaration sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demo-krasi maupun negara hukum.

Perkembangan selanjutnya adalah kemunculan The Four Freedoms dari Presiden Roosevelt pada tanggal 06 Januari 1941, yang berbunyi sebagai berikut:

“The first is freedom of speech and espression every where in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms, mean economic understandings which will secure to every nation a healty peacetime life for its inhabitants every where in the world. The fourth is freedom from fear which, translated into world terms, mean a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a trought fashion that no nation will any neighbour anywhere in the world.”

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, ada empat hak; yaitu (1) hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, (2) hak kebebasan meme-luk agama dan beribadah sesuai de-ngan ajaran agama yang dipeluknya, (3) hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa ber-usaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi pen-duduknya, (4) hak kebebasan dari rasa takut, yang meliputi usaha pe-ngurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa (negara) berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap negara-negara lain.

Selanjutnya pada tahun 1944 diadakan Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia Amerika Serikat yang kemudian menghasilkan Dekla-rasi Philadelphia.

Isi dari konferensi tersebut tentang kebutuhan penting untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kea-dilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apapun ras, kepercayaan atau jenis kelaminnya, memiliki hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat, keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama.

Semua hak-hak di atas sesudah perang dunia II (setelah Hitler memus-nahkan berjuta-juta manusia) dijadi-kan dasar pemikiran untuk menjadi embrio rumusan HAM yang bersifat universal sebagaimana dalam The Universal Declaration of Human Rights PBB tahun 1948.

Pemikiran HAM terus berlangsung dalam rangka mencari rumusan HAM yang sesuai dengan konteks ruang dan zamannya.

Akhirnya, secara garis besar perkembangan pemikiran HAM dibagi menjadi 4 generasi, yaitu:

Generasi pertama berpendapat bahwa pengertian HAM hanya berpu-sat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi per-tama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis mela-inkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua ini lahir dua covenant yaitu International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights dan Inter-national Covenant on Civil and Politi-cal Rights. Kedua Covenant tersebut disepakati dalam sidang umum PBB 1966. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (The Rights of Development) sebagai istilah yang diberikan oleh International Comission of Justice. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi da-lam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. Kalau kata “pembangunan” tetap dipertahankan, maka pembangunan tersebut haruslah berpihak kepada rakyat dan diarahkan kepada redistribusi kekayaan nasional serta redistribusi sumber-sumber daya sosial, ekonomi, hukum, politik dan budaya secara merata. Keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Agaknya pepatah kuno “jus-tice delayed, justice deny”, bahwa keadilan bisa ditangguhkan dan juga bisa ditolak, tetap berlaku untuk kita semua.

Generasi keempat yang lahir dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemikiran HAM generasi ketiga, mereka mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangu-nan yang dijalankan tidak berdasar-kan kebutuhan rakyat secara keselu-ruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan dekla-rasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of The Basic Duties of Asia People and Goverment. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Selain itu deklarasi HAM Asia telah berbicara mengenai masalah ‘kewajiban asasi’ bukan hanya ‘hak asasi’. Deklarasi tersebut juga secara positif mengukuhkan keharu-san imperatif dari negara untuk me-menuhi hak asasi rakyatnya.

Renungan Bersama

Sebagai kaum muslimin yang menjadi hamba-hamba Allah swt sejati sehingga menjadikan-Nya sebagai Ilah (sembahan) yang hak, Islam sebagai agama dan jalan hidupnya, al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai dasar pijakannya, syari’at Islam sebagai undangundang hidupnya dan Rasulullah saw sebagai teladannya, maka sangat ti-dak pantas dan bahkan terlalu lancang bila penolakan dan pelanggaran hu-kum dan syari’at dilegalkan atau di-sahkan hanya dengan dalih “Ini kan bagian dari Hak Asasi Manusia”!

Dan sungguh sangat naif sekali bila pemikiran kaum SEPILIS (Sekulerisme, PluralIsme dan LIberaliSme) di-jadikan sebagai acuan, karena tidak relevan, absurd, parsial, spekulatif, monopolistik dan bahkan imperialistik.

Bukankah Allah swt berfirman:

“…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagi kalian….” [QS. al-Ma’-idah (5): 3]

Walaupun apa yang terkandung dalam HAM banyak yang sesuai de-ngan ajaran Islam –dan sekali-kali kita tidak menyangkalnya–, namun yang harus diingat bahwa ketika madu dicampur dengan racun sebagai suatu ramuan, maka seluruh paket ramuan tersebut adalah racun, sehingga pasti-lah tidak boleh diminum!

Dan ingatlah selalu firman Allah swt:

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: ‘Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)’. dan Se-sungguhnya jika kamu mengikuti ke-mauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” [QS. al-Baqarah (2): 120]

Semoga Allah swt memberikan hi-dayah taufik kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan kandu-ngan al-Qur’an dan as-Sunnah serta untuk menerapkan hukum dan meng-implementasikan syariatnya. Amin….

Red.ummatie

%d blogger menyukai ini: