Tahun II Edisi Januari 2009


Menelusuri Ranah Politik

Secara kodrati, manusia adalah makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial inilah, manusia harus dihadapkan dengan beragam permasalahan yang sangat rumit, terutama menyangkut usaha pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup. Untuk itulah, perlu dibentuk sebuah wadah atau tempat bagi manusia ini untuk bersosialisasi. Dari situ muncul kelompok-kelompok manusia yang bersandar pada kepentingan bersama. Ada semacam asosiasi agama, budaya, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Adapun negara, merupakan salah satu wadah asosiasi manusia yang cukup besar yang berfungsi sebagai ‘alat’ untuk melindungi dan menjaga hak serta kewajiban warganya.

A. Pendahuluan

Menilik hal tersebut di atas, maka tidaklah mengherankan bila kajian tentang politik senantiasa dihadapkan pada realita kehidupan organisasi ne-gara (pemerintahan), karena jalan organisasi negara selalu diwarnai de-ngan aktivitas politik untuk mengatur kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara, dan untuk melaksanakan tujuan negara sebaik-baiknya. Untuk itu permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “ke-kuasaan”.

Untuk mencapai tingkat kekuasaan tertentu, diperlukan partai politik sebagai sarana.

B. Pengertian Politik

Negara sebagai pemegang kekua-saan (authority) merupakan organi-sasi sah (legal) yang harus ditaati oleh rakyatnya. Melalui elemen-elemen yang ada, negara menjadi pusat pe-merintahan (kekuasaan) yang ber-wenang untuk menjabarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh rak-yat atau bangsanya.

Roger H. Soltau menyatakan bah-wa ilmu politik adalah ilmu yang men-jadi negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu serta hubungan antara negara dengan warganya serta dengan negara-negara lain.

Sedangkan DR. Wirjono Projodikoro, S.H. menyatakan bahwa sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan (macht) oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Pokoknya selalu ada kekuatan/kekuasaan.

Demikian setidaknya dua pandangan tentang politik dan ilmu politik.

C. Manusia sebagai Makhluk Individu, Sosial, dan Insan Politik

1. Sebagai Makhluk Individu.

Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis, artinya di samping sebagai makhluk pribadi sekaligus juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu (pribadi) berarti manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang terdiri dari unsur rohani dan jasmani yang tidak dapat dipisahkan dengan kesatuan jiwa dan raga (individu). Manusia juga diberi potensi atau kemampuan (akal, pi-kiran, dan perasaan) sehingga sanggup berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya.

Disadari atau tidak, setiap manusia akan senantiasa berusaha meng-embangkan kemampuan pribadinya guna memenuhi hakikat individu-alitasnya.

2. Sebagai Makhluk Sosial.

Manusia adalah zoon politicon, makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.

Status makhluk sosial melekat pada setiap pribadi manusia karena dalam status individu, manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dan dibutuhkannya. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia perlu bantuan dari orang lain atau kerja sama dengan orang lain.

3. Sebagai Insan Politik.

Manusia adalah elemen pokok yang melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan, baik sebagai aktor utama maupun sebagai obyek tujuan.

Negara, sebagai satu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga negara pribadi (private citizen) yang bertujuan untuk ikut mempengaruhi pengambilan ke-putusan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik, seperti hal berikut:

a) Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masya-rakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menen-tukan kebijaksanaan negara.

b) Lahirnya Lembaga Swadaya Ma-syarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input ter-hadap kebijaksanaan pemerintah.

c) Pelaksanaan Pemilu yang mem-beri kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memi-lih, misalnya: berkampanye, menjadi pemilih aktif, menjadi ang-gota perwakilan rakyat, dan se-bagainya.

d) Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi war-na pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya: melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan sebagainya.

Apabila sebagai insan politik tidak mau menggunakan haknya dalam partisipasi politik, maka secara politk ia disebut apatis.

D. Sistem Kepartaian

Masalah partai politik merupakan bagian bahan kajian yang relatif ma-sih muda dalam ilmu ketatanegaraan. Keberadaan partai politik dalam suatu negara akan tumbuh subur bilamana penerapan prinsip-prinsip demokrasi berjalan dengan baik dan konsisten. Negara demokrasi mempunyai ciri khas mengikutsertakan rakyat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun melalui wakil-wakilnya (parlemen) yang duduk pada lembaga legislatif perwakilan. Peranan partai politik dalam kehidupan ketatanegaraan merupakan motor penggerak atau jiwa yang menghidupkan dinamika dari keseluruhan sistem kene-garaan.

E. Pengertian Partai Politik

Prof. Miriam Budiarjo berpen-dapat bahwa partai politik adalah or-ganisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

Sigmund Neumann menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerin-tah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

Lain lagi pandangan Roger F. Soltau, yang menyatakan bahwa partai politk adalah sekelompok war-ga negara yang sedikit banyak teror-ganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih –dengan tujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka–.

Bila disimpulkan dengan ringkas, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai sarana komunikasi politik.

Dengan fungsi ini parpol berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat, menggabungkan berbagai macam kepentingan (interest aggregation), dan merumuskan kepentingan (interest articulation) yang menjadi dasar kebijaksanaannya. Selanjutnya, parpol akan memperjuangkan agar aspirasi rakyat tersebut dapat dijadikan kebijaksanaan umum (public policy) oleh pemerintah.

2. Sebagai sarana sosialisasi politik

Dengan fungsi ini parpol berperan sebagai sarana untuk memberikan penanaman nilai-nilai, norma, dan sikap serta orientasi terhadap feno-mena politik tertentu. Upaya parpol dalam sosialisasi politik, antara lain melalui:

a) penguasaan pemerintah dengan memenangkan setiap Pemilu,

b) menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum, dan

c) menanamkan solidaritas dan tang-gung jawab terhadap para anggo-tanya maupun anggota lain (in-group dan out-group).

Di negara-negara baru (berkembang) fungsi parpol juga berperan untuk memupuk identitas dan integrasi na-sional.

3. Sebagai sarana rekruitmen politik

Dengan fungsi ini parpol mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota dari partai, baik melalui kontak pribadi maupun melalui persuasi. Dalam hal ini, parpol juga mem-perluas keanggotaan partai, sekaligus mencari kader militan yang dipersiap-kan untuk mengganti pemimpin yang lama (selection of leadership).

F. Sistem Kepartaian

Maurice Duverger membagi sistem kepartaian menjadi tiga bagian, yakni:

1. Sistem Satu Partai/Partai Tunggal (one party system).

Istilah sistem satu partai atau partai tunggal oleh sementara sarjana diang-gap menyangkal diri sendiri (contradictio in terminis). Istilah ini dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang sangat dominan di dalam suatu negara.

Kondisi partai tunggal sangat statis (nonkompetitif) karena diharuskan menerima pimpinan dari partai dominan (pusat) dan tidak dibenarkan melawan. Partai tunggal tidak mengakui adanya keanekaragaman sosial budaya karena hal itu dapat dianggap menghambat usaha-usaha pemba-ngunan. Salah satu negara yang menerapkan sistem partai tunggal antara lain adalah Uni Soviet (sebelum bubar), Korea Utara, dan RRC. Ketiga negara tersebut tidak menoleransi kemungkin-an adanya partai-partai lain.

2. Sistem Dwipartai

Sistem ini merupakan ciri khas Anglo Saxon. Sistem ini dianut oleh Inggris, Amerika, dan Filipina. Pada sistem ini, hanya ada dua partai yang sangat dominan, yaitu partai yang berkuasa (yang menang dalam pe-milu) dan partai oposisi (yang kalah dalam pemilu). Biasanya, partai o-posisi berperan sebagai pengecam setia (loyal opposition) terhadap ke-bijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila dianggap tidak sejalan.

Keberhasilan praktek sistem dwipartai dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti:

· masyarakatnya homogen

· konsensus masyarakat yang kuat, dan

· adanya kontinuitas sejarah

Sistem ini juga didukung oleh pe-laksanaan pemilu dengan sistem distrik karena dapat menghambat laju partai kecil.

3. Sistem Multipartai.

Sistem ini biasanya diterapkan di negara yang agama, ras, dan suku bangsanya sangat beragam. Masya-rakat cenderung membentuk ikatan-ikatan terbatas (primordial) sebagai tempat penyaluran aspirasi politiknya. Beberapa negara penganut sistem multipartai adalah Indonesia, Malay-sia, India, dan Prancis.

G. Tipe-Tipe Kabinet

Untuk menjalankan kekuasaan eksekutif, biasanya pemerintah mem-bentuk kabinet, atau dewan menteri. Tipe-tipe kabinet dapat dibedakan:

1. Kabinet ministerial, yaitu kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri, sedangkan kepala negara tidak dapat diganggu gugat (the King can do no wrong).

2. Kabinet presidensial, yaitu kabinet yang dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh Pre-siden.

Contoh: Amerika Serikat, Filipina, Indonesia, dan lain-lain.

Demikianlah setidaknya gambaran singkat dari apa yang menjadi tema utama majalah kita pada edisi kali ini.

Sebuah Fenomena

Selain sorotan tajam terhadap sistem demokrasi –berdasarkan pandangan Islam–, hal lain yang harus dicermati atau disorot dengan mendalam adalah adagium atau slogan utama dalam dunia politik, tepatnya dalam ranah politik multi partai. Adagium tersebut berbunyi’ “Tidak ada lawan atau kawan abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan sesaat!”.

Apakah adagium tersebut terjadi hanya dalam ranah teoritis?

Ternyata tidak, adagium ini bahkan menjadi lagu wajib setiap partai, khusus-nya yang ingin menang dan me-raup suara terbanyak. Tanpa ribut-ribut, parpol biasanya sudah menerapkannya. Sehingga tidak heran, parpol yang menamakan dirinya Partai Islam-pun sudah semakin terseret arus dan tipuan demokrasi, atau terjerembab oleh adagium tersebut, atau karena hal lainnya. Semuanya dapat dilihat dengan jelas, nyata dan bahkan sangat kentara, kalau tidak di-katakan sangat naif dan tanpa malu-malu. Karena adagium tersebut bukan sekedar slogan biasa, tapi sudah menjadi semacam kartu truff atau ajian sakti dalam politik.

Dan tidakkah mereka mau menelisik, bahwa Barat sendiri, khususnya Amerika Serikat, dalam demokrasi dan politik sesungguhnya mereka telah memainkan peran yang inkonsisten dan munafik!

Tidakkah kita mau menyadarinya!

Haruskah demikian, mudah tertipu?

Lantas bagaimana Islam memandangnya?

Iklan
%d blogger menyukai ini: